Ada-ada saja di negeri ini, masalah sepele pun menjadi barang yang sangat langka untuk ditemukan. Baru-baru ini tidak hanya sembako yang mengalami kelangkaan, bahkan bahan non kosumsi yang banyak terbuang mengalami kelangkaan dan bahkan kehabisan stok. Kertas STNK dan BPKB di kepolisian sudah kehabisan stok, dan bahkan sudah ada edarannya dari kepolisian. Sangat aneh hanya kertas kehabisan stok. Apa tidak ada kertas untuk mencetak surat STNK dan BPKB atau tidak ada percetakaan di negeri ini?. Atau stok-stok STNK dan BPKB juga sudah menjadi lahan basah untuk dikorupsi, bukan uang untuk mengurus keluar STNK atau BPKB, tapi kertasnya sendiri. Kalau itu yang terjadi, sungguh sangat disayangkan. Berbeda dengan tidak distok lagi kertas tersebut untuk mematasi peredaran sepeda motor dan mobil di Indonesia, maka itu akan sangat baik, mengingat jumlah kendaraan di negeri ini sudah overload.
Tapi banyak yang menganggap bahwa kelangkaan tersebut disebabkan oleh ulah oknum yang ingin mengambil keuntungan dari sepeda motor maupun mobil yang ilegal untuk diterbitkan suratnya. Tidak hanya sekedar jumlah rupiahnya yang besar, tapi juga jumlah item sepeda motor dan mobil yang banyak. Dengan melakukan transaksi beberapa buah saja, sudah bisa mendapatkan uang berjuta-juta rupiah. Tidak heran bila beberapa oknum polisi mempunyai rekening gendut di beberapa bank. Ada yang sudah tertangkap, tapi masih banyak juga yang masih bebas melenggang mencari mangsa.
Apakah polisi yang disalahkan dalam kelangkaan ini?. Tentu, karena kertas STNK dan BPKB hanya ada di kepolisian dan mereka yang berhak mengeluarkannya. Sejak masuk ke Indonesia, sudah berada di tangan kepolisian yang berkaitan dengan sepeda motor dan mobil. Sebenarnya sepeda motor maupun mobil harga dari pabrik tidak terlalu mahal, tapi dengan pajak yang sangat besar, sehingga harganya menjadi melanbung tinggi. Untuk skuter sendiri, hanya berkisar harga Rp. 7.000.000, tapi setelah kena pajak dan bea cukai, bisa tembus sampai 13.000.000 per itemnya. Jika dijumlahkan sekian ribu dan bahkan juta, maka berapa uang yang masuk ke beberapa departemen, termasuk kepolisian.
Ternyata kelangkaan kertas tidak hanya sekedar kertas STNK dan BPKB saja, tapi kertas akta kelahiran dan surat nikah juga sudah kehabisan stok. Aduh…, apalagi di negeri ini. Masalah sangat sepele sekali, tidak masuk akal sama sekali. Akta kelahiran tidak ada bedanya dengan kertas sertifikat yang beredar di pasaran, kalau alasannya tidak ada kertas untuk mencetaknya. Kertas bisa saja menjadi alasan, tapi yang terpenting adalah legalitas secara tertulis dan cap yang mengesahkan. Apakah dengan kertas khusus atau dengan kertas yang beredar di pasaran. Simple dan sangat mudah sebenarnya, tidak perlu dipersulit. Atau mungkinkah hanya untuk membatasi orang untuk mempunyai anak?. Tentu tidak bisa membatasi orang untuk mempunyai anak. Bisa jadi kalau dibatasi, banyak orang yang akan melakukan aborsi atau dipaksa untuk mengaborsi anak yang dikandungnya.
Yang lebih lucu lagi adalah tidak adanya surat nikah. Katanya ingin memberantas praktek nikah sirri, tapi surat nikah saja sudah langka. Bisa jadi, tidak hanya nikah sirri yang akan marak, tapi orang melakukan zina secara membabi buta, kumpul kebo akan marak dan lain sebagainya. Lagi sekali hanya masalah kertas saja.
Kalau kertas uang langka, masih wajar. Karena ia terbuat dari kertas khusus agar orang tidak dapat menduplikat atau menggadakannya. Karena ia sebagai alat transaksi secara langsung, akan sudah untuk dibedakan antara yang asli dan palsu. Apalagi transaksi tersebut dilakukan oleh orang kampong.
Berbeda dengan kertas STNK, BPKB, Akta kelahiran, dan Akta Nikah. Di mana transaksinya hanya pada lembaga tertentu yang ia sendiri sudah mempunyai data jelas tentang orang yang melakukan transaksi. Kalau ia bertransaksi, maka akan ketahuan antara asli dan palsu dari surat yang dipergunakan. STNK dan BPKB akan berurusan dengan kepolisian, akta nikah dan akta kelahiran akan berurusan dengan sipil, di mana sudah jelas data dari pemiliknya.
Mudah-mudahan kelangkaan ini tidak sengaja untuk melakukan hal-hal seperti di atas atau untuk kepentingan sendiri dan beberapa lembaga yang dapat menyengsarakan rakyat. Wallahu A’lam bi al shawab.
Posting Komentar